Aliansi Gerakan 4 September menuntut kinerja Pemerintah Provinsi Banten

Banten”di wartakan oleh warta terkini.com

Kritikan atas kinerja Pj. Gubernur Banten kembali disampaikan oleh elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan 4 September.
Aliansi Gerakan 4 September, tergabung dari DPW SOLMET Prov. Banten, PKC PMII Prov. Banten, Patriot Pejuang Bangsa dan LSM Banten Barometer didukung
unsur masyarakat lainnya tersebut kembali turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka.
Aksi Aliansi Gerakan 4 September dilakukan di depan komplek pemerintahan, KP3B, Curug, Kota Serang pada Senin, (04/09/ 2023).

Aksi tersebut menuntut perbaikan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Banten yang mereka sebut TRITURA BANTEN + 1 RESOLUSI.

yang disebut TRITURA BANTEN + 1 RESOLUSI. Mereka juga menuntut agar Walpam Kejati Banten diduga menjadi kedok benteng KKN oleh dinas-dinas di Pemprov Banten dihentikan. Mereka juga meminta untuk menuntaskan berbagai persoalan hukum dugaan tipikor atas laporan masyarakat di Kejati Banten yang masih belum tuntas.

Selain itu, Pj Gubernur Banten diminta untuk segera melakukan reformasi birokrasi terhadap ASN di Banten dan membatalkan produk etalase berbagai program pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan dan sarat kepentingan. Jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka PJ. Gubernur Banten dan Kajati Banten diminta untuk segera mengundurkan diri. Aliansi Gerakan 4 September juga merasa bahwa proses Walpam Kejati Banten dengan koordinasi di bidang Asisten Intelijen merupakan sandaran adanya dugaan back-up terhadap beberapa dinas di Pemprov Banten.”paparnya

Mereka juga menganggap transparansi dan keterbukaan terlihat begitu mahal dan mewahnya dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Kilas Balik juga menunjukkan bagaimana proses hukum yang kini menggantung di Kejati Banten pada kasus Genset dan kasus Masker di Dinkes Banten yang tidak pidana Tipikor tidak tersentuh penegak hukum di Banten. Jika diam dibarengi dengan dasar perkara yang penguna anggaran yang utama dalang persoalan dugaan tidak pidana Tipikor tidak tersentuh penegak hukum di Banten, Aliansi Gerakan 4 September meminta agar segera diproses.”tegasnya(@**samudi