Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Pembinaan dan Pengembangan BUMD Berkontribusi Tingkatkan PAD
Bantrn”di wartakan oleh warta terkini.com”
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar hadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dengan agenda jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, KP3B, Kota Serang, Rabu (29/5/2024).
Dikesempatan ini, Al Muktabar mengatakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD dapat memberikan Kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu di ungkapkan Al Muktabar atas jawaban beberapa fraksi DPRD terhadap optimalisasi pendapatan BUMD, dirinya mengatakan sepakat dengan fraksi-fraksi DPRD dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD.
Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lanjutnya, melalui restrukturisasi dan penyempurnaan manajemen sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsi profesional tanpa mengurangi pelayanan terhadap masyarakat, Al Muktabar mengaku Pemprov Banten terus meningkatkan pembinaan dan pengembangan BUMD sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Hal ini ditunjukkan dengan semakin baiknya performa BUMD dengan meningkatnya penerimaan dividen dari hasil investasi,” ungkap Al Muktabar.
“Tentu kita (Pemprov Bantenh red) akan patuh terhadap apa yang menjadi rekomendasi DPRD terhadap kewenangan DPRD dalam aspek anggaran atau keuangan, pengawasan dan juga legislasi,” sambung AL Muktabar.
Selain itu, dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan di tahun 2024 Al Muktabar mengaku Pemprov Banten terus melaksanakan langkah-langkah optimalisasi antara lain dengan cara melakukan pendataan ulang kepada wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan penagihan pajak daerah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran taat pajak, serta terus mendorong penerapan digitalisasi dalam hal mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta, BUMN serta BUMD dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah juga dilakukan Pemprov Banten. Serta melakukan monitoring rutin dan evaluasi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD.
“Meningkatkan target pendapatan daerah tentu di semua sektor. Pemprov Banten mendapat sumber baru antara lain pajak bangsa asing, pengelolaan air baku, dan Pajak Alat Berat (PAB) namun demikian itu kan masa transisi, kita perlu proses dalam hal teknis seperti basis data dan beberapa regulasi. Disamping itu partner daerah kita sudah merespon sebagai sumber pendapatan daerah. Dan itu akan terus kita kelola, kita efektifkan menjadi sumber-sumber pendapatan,” ungkapnya.
Di kesempatan ini juga Al Muktabar menyatakan bahwa tahun 2023, target pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten tahun 2023-2026 secara umum tercapai dengan kinerja sangat tinggi dan tinggi. Penganggaran program kegiatan Pemprov Banten telah memperhatikan dokumen perencanaan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom up dan top down. Dengan demikian lanjutnya, sesuai rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Banten melakukan analisis mendalam terhadap anggaran-anggaran sehingga dapat mendongkrak indikator makro pembangunan daerah, khususnya indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
“Saya sampaikan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagai wujud kolaborasi antara eksekutif dan legislatif,” ucapnya.
Dikesempatan ini juga Al Muktabar mengatakan saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadikan bahan koreksi dan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat Banten.
“Pemerintah Daerah dan DPRD terus bersama-sama bekerja untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kondusifitas wilayah serta memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten,” ucapnya.(*samudi
