Umk Banten Tahun 2014 Arsip

Ini Besaran Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022

Owner 20 November 2021 09:35

Banten"Warta-Terkini Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2022 sebesar Rp 2.501.203,11. Besaran UMP tahun...

Umk Banten Tahun 2014

Ini Besaran Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022

Ibu Terdakwa Memohon Keadilan kepada Presiden Prabowo

Perayaan ulang tahun ke-40 desa Ranjeng, kecamatan Ciruas, diwarnai dengan Pesta Rakyat.

DPC ABPEDNAS Kabupaten Serang Menyerahkan Berkas (Profil ABPEDNAS, SK DPC, akta pendirian, dan SK Menhumham) kepada DPMD Kabupaten Serang.

Polri Amankan didugs Tersangka Pengelola Situs Penyebar Video Porno Anak

P3-TGAI Kecamatan Kasemen Kota Serang telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR terkait kebijakan Balai besar

Hadapi Libur Panjang, Polresta Tangerang dan 3 Pilar Bagikan 27.659 Masker di 114 Lokasi

Wartawan Dilaporkan Kasi Intel Kejaksaan ke Polres, DPRD Lebak Pasang Badan

Bela Wartawan, Ketua DPW MOI Banten Ancam Gelar Aksi Demo

Ada Hak Masyarakat Dalam Perda Covid-19

Tingkatkan Kewaspadaan Masyarakat, Gubernur Banten Tetapkan Pergub PPKM Berbasis Mikro

Ibu Terdakwa Memohon Keadilan kepada Presiden Prabowo

Perayaan ulang tahun ke-40 desa Ranjeng, kecamatan Ciruas, diwarnai dengan Pesta Rakyat.

DPC ABPEDNAS Kabupaten Serang Menyerahkan Berkas (Profil ABPEDNAS, SK DPC, akta pendirian, dan SK Menhumham) kepada DPMD Kabupaten Serang.

Polri Amankan didugs Tersangka Pengelola Situs Penyebar Video Porno Anak

P3-TGAI Kecamatan Kasemen Kota Serang telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR terkait kebijakan Balai besar

Ibu Terdakwa Memohon Keadilan kepada Presiden Prabowo

Perayaan ulang tahun ke-40 desa Ranjeng, kecamatan Ciruas, diwarnai dengan Pesta Rakyat.

DPC ABPEDNAS Kabupaten Serang Menyerahkan Berkas (Profil ABPEDNAS, SK DPC, akta pendirian, dan SK Menhumham) kepada DPMD Kabupaten Serang.

Polri Amankan didugs Tersangka Pengelola Situs Penyebar Video Porno Anak

P3-TGAI Kecamatan Kasemen Kota Serang telah mengirim surat kepada Kementerian PUPR terkait kebijakan Balai besar

You may have missed