Kepala SPPG Tamiang Empat Diduga Menjual Minyak Jelantah kepada Suplier Tahu
SERANG — Warta Terkini.com
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Nalanda Arhta Ananda di Tamiang Empat, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, diduga menjual minyak jelantah kepada pemasok (suplier) tahu.
Saat dikonfirmasi awak media di lokasi
program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tamiang Empat, Tobias selaku Kepala SPPG membenarkan bahwa minyak bekas penggorengan atau minyak jelantah tersebut dijual kepada seorang suplier tahu bernama Indra.
“Benar, minyak bekas goreng atau minyak jelantah saya jual kepada Indra, suplier tahu, dengan harga Rp9.000 per liter. Uangnya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi digunakan untuk keperluan dapur, seperti membeli kopi ketika ada tamu atau bapak-bapak yang datang,” ujar Tobiang.
Menurut Tobias, selain kopi, uang hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli susu bagi para pekerja di dapur.
“Dari yayasan tidak ada anggaran untuk kebutuhan seperti itu. Jadi, saya menjual minyak jelantah untuk keperluan dapur. Kalau tidak dijual, minyak jelantah tersebut mau ditampung di mana? Tidak ada tempat untuk menyimpan minyak bekas,” katanya.
Tobias juga menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab atas pengelolaan minyak jelantah tersebut sebagai Kepala SPPG Tamiang Empat.
Sementara itu, Indra, saat ditemui di sebuah vila di Kampung Bojong Kelapa, membenarkan bahwa dirinya pernah membeli minyak jelantah dari Kepala SPPG Tamiang Empat.
“Benar, saya membeli dari Ketua SPPG Tamias Empat. Namun, saya baru mengambilnya dua kali dari tempat MBG tersebut. Kalau terkait penjualan minyak, bukan semuanya kepada saya. Saya baru mengambil dua kali,” tutur Indra.
Aturan Pengelolaan Minyak Jelantah
Terpisah, Maman selaku Humas TTKKBI menerangkan bahwa minyak bekas atau minyak jelantah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada prinsipnya dapat dikelola dan dijual kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun pelanggaran hukum.
Selain itu, terdapat sejumlah aturan terkait penggunaan minyak goreng di dapur SPPG. Salah satunya adalah larangan penggunaan minyak goreng bersubsidi untuk kebutuhan program MBG
.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya menegaskan bahwa dapur SPPG dilarang menggunakan komoditas bersubsidi, seperti Minyakita, LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP. Apabila ditemukan pelanggaran, pengelola dapat diminta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan mengembalikan selisihnya kepada negara sesuai ketentuan.
Minyak jelantah dari dapur MBG juga tidak boleh diedarkan kembali untuk dikonsumsi manusia. Minyak bekas penggorengan harus dikelola melalui jalur yang sesuai agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Anggota DPR RI dan pihak BGN juga mengingatkan agar minyak jelantah bekas dapur MBG tidak diputar kembali ke pasar untuk digunakan sebagai minyak goreng oleh masyarakat. Penggunaan minyak jelantah berulang kali dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan
Hasil Penjualan Harus Dikelola Transparan
Hasil penjualan minyak jelantah dari dapur SPPG juga harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan kelembagaan. Dana tersebut semestinya digunakan untuk mendukung operasional institusi atau dapur pelayanan dan bukan menjadi keuntungan pribadi pengelola.
Dalam pengelolaan minyak goreng, BGN juga menerapkan pembatasan penggunaan minyak dalam proses penggorengan guna menjaga kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat MBG.
Minyak jelantah yang dihasilkan dari dapur SPPG selanjutnya dapat dikumpulkan melalui jalur pengelolaan limbah yang resmi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku energi terbarukan, seperti biodiesel maupun bahan bakar penerbangan berkelanjutan, sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Apabila masyarakat menemukan atau mencurigai adanya dapur MBG yang menggunakan minyak bersubsidi secara tidak semestinya, menimbun minyak bersubsidi, atau mengedarkan kembali minyak jelantah untuk konsumsi manusia, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi Badan Gizi Nasional.
(*tim
